Kamis, 02 April 2009

Sejarah Lahirnya SMA Negeri 1 Pasaman (SMA Negeri Simpang Empat)


Sumber: Catatan Bapak Drs. H. A. Bakar Efendi
........... (Tokoh Masyarakat Pasaman Barat, Mantan Direktur SMA 12 Mei)


Lapangan upacara, pustaka dan ruang belajar sebelah Timur

Gedung tua SMA 1 Pasaman dari kejauhan


Mushalla Darul 'Ulum SMA 1 Pasaman, dibangun secara swadaya
dengan infak dari siswa, guru dan pegawai SMA 1 Pasaman sejak th 1991


Latar Belakang

SMA Negeri 1 Pasaman pada awalnya berdirinya adalah sebagai SMA Swasta yang dinamakan SMA 12 Mei, yang didirikan dalam bulan September 1959 oleh suatu Panitia yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Pasaman dan pemuka-pemuka masyarakat.
Pendirian SMA 12 Mei tersebut tidak terlepas dari situasi politik dan pemerintahan dan didorong oleh kebutuhan yang sangat mendesak dibidang pendidikan, sehubungan dengan kondisi pendidikan di Kabupaten pada waktu itu. Dengan singkat diuraikan kedua hal tersebut sebagai berikut :

a. Situasi Politik / Pemerintahan

Pada kurun waktu sekitar tahun 1959, di Negara kita terjadi ketegangan politik antara Pemerintah Pusat dengan Daerah khususnya daerah Sumatera Barat. Ketegangan itu sebenarnya berawal pada akhir tahun 1956 dengan pembentukan Dewan Benteng di Sumatera Barat.
Dalam bulan November 1956, di Padang terjadi Reuni Divisi Banteng yang melahirkan Dewan Banteng dan dibuahkan sejumlah keputusan berisi desakan kepada Pemerintah Pusat mengenai kebijakan dibidang politik dan pembangunan. Pada tanggal 20 Desember 1956, Pemerintah Propinsi Sumatera Tengah diambil alih oleh ketua Dewan Banteng, Letnan Kolonel Ahmad Husein dari Gubernur Sumatera Tengah, Ruslan Mulyoharjo, dan menamakan dirinya sebagai Ketua Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
Ketegangan politik yang terjadi akhir tahun 1956 itu mencapai puncaknya pada tanggal 15 Februari 1958 dengan dibentuknya Pemerintah Revolusi Republik Indonesia ( PRRI ) dan memutuskan hubungannya dengan Pemerintah Pusat, pimpinan Presiden Sukarno dan perdana menteri Juanda.
Pembentukan PRRI oleh Militer dan pemuka-pemuka masyarakat Sumatera Barat disebut “Pergolakan Daerah” sedangkan oleh pemerintah pusat dinamakan “Pemberontakan”. Sejalan dengan pandangan pemerintah pusat itu, untuk menghadapinya dikirimkan ke Sumatera Barat pasukan / tentara yang saat itu disebut Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) dibawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani melalui laut mendarat di pantai Padang pada tanggal 17 April 1958 sejak itu terjadilah operasi militer menghadapi PRRI dengan nama Komando Operasi 17 Agustus yang kemudian menjadi nama Kodam 17 Agustus.
Sejak pendaratan APRI di Padang pada 17 Agustus 1958 di Sumatera Barat terdapat dua kekuasaan :
- Kekuasaan Pemerintah Pusat dengan dukungan APRI dan
- Kekuasaan PRRI
Kekuasaan pemerintah Pusat yang wilayahnya semakin meluas sedangkan kekuasaan PRRI wilayahnya semakin menyempit. Dalam tahun 1959 seluruh wilayah Sumatera Barat sudah dikuasai oleh Pemerintah Pusat, kecuali Kabupaten Pasaman. Pada waktu itu Kabupaten Pasaman relatif terisolir dan tidak dapat berkembang keluar daerah, misalnya ke Padang, Bukittinggi dan lain-lain.
Sejak tanggal 12 Mei 1958, seluruh wilayah Kabupaten Pasaman dikuasai oleh PRRI dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping. Pada tanggal 12 Mei 1959 tentara Pemerintah Pusat, APRI mendarat di Pantai Sasak dan pantai Air Bangis dan dalam waktu singkat beranjak ke pedalaman, dan berhasil menduduki wilayah Pasaman bagian Barat, dari Aia Bangis sampai ke Cubadak di Kecamatan Talamau. Dengan demikian, sejak tanggal 12 Mei 1959 sampai bulan Januari 1960, wilayah Kabupaten Pasaman dikuasai oleh dua kekuasaan:
1). Wilayah Pasaman bagian Barat (dari Aia Bangis sampai Cubadak) dikuasai Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Kabupaten Pasaman berkedudukan di Simpang Empat. Wilayah ini meliputi Kecamatan (ketika itu kecamatan belum dinamakan) yaitu: Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Pasaman (termasuk Kinali) dan Kecamatan Talamau.
2). Wilayah Pasaman Timur (dari Cubadak ke Palupuh dan Rao) dikuasai oleh PRRI dengan Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping. Wilayah ini meliputi Kecamatan : Kecamatan Bonjol, Kecamatan Lubuk Sikaping, dan Kecamatan Rao Mapat Tunggul (termasuk Panti).
Kekuasaan Pemerintah Pusat adalah pada Kabupaten Pasaman ditambah Kecamatan Duo Koto, sedangkan kekuasaan PRRI adalah pada Kabupaten Pasaman dikurangi Kecamatan Duo Koto. Keadaan ini berjalan sampai Januari 1960, waktu wilayah Pasaman Timur dikuasai pemerintah Pusat melalui dari Bukittinggi sampai Palupuh. Dari tanggal 12 Mei 1959 sampai Januari 1960 hubungan wilayah Pasaman bagian Barat dan bagian Timur terputus secara total disegala bidang; pemerintah, administrasi, ekonomi, sosial dan perhubungan. Masing-masing wilayah Pasaman berjalan sendiri-sendiri. Hal ini berjalan sampai Januari 1960. Setelah wilayah Pasaman bagian Timur dikuasai oleh pemerintah Pusat, pemerintah Kabupaten Pasaman yang berkedudukan di Simpang Empat dengan Bupati Johan Rivai pindah ke Lubuk Sikaping. Kabupaten Pasaman kembali menjadi satu dan berada dibawah satu pemerintah Kabupaten dengan wilayah yang utuh meliputi 7 Kecamatan: 1). Sungai Beremas, 2) Lembah Melintang, 3) Pasaman, 4) Talamau, 5) Bonjol, 6) Lubuk Sikaping dan 7) Rao Mapat Tunggul.

b. Kondisi Pendidikan

Pada tahun 1959 tanggung jawab pemerintah Kabupaten Pasaman terbatas pada penduduk di wilayah Pasaman bagian Barat yang meliputi 4 Kecamatan dan 21 Nagari, yaitu :
1) Aia Bangis, 2) Desa Baru, 3) Silaping, 4) Parit di Kecamatan Sungai Beremas, 5) Ujung Gading, 6) Sungai Aua, 7) Rabijonggor, 8) Muaro Kiawai di Kecamatan Lembah Melintang, 9) Aia Gadang, 10) Lingkuang Aua, 11) Aua Kuning, 12) Koto Baru, 13) Kinali, 14) Kapar, 15) Sasak, 16) Katiagan di Kecamatan Pasaman, 17) Kajai, 18) Talu, 19) Sinuruik, 20) Simpang Tonang, 21) Cubadak di Kecamatan Talamau.
Di bidang pendidikan, hanya wilayah Barat yang menjadi perhatian, sedangkan kondisi di wilayah bagian Timur untuk sementara berada diluar jangkauan. Keadaan pendidikan yang ada di wilayah Pasaman bagian Barat pada waktu itu adalah :
- Sekolah Dasar : ada di semua nagari
- SLTP : 2 SMP Negeri
................. * SMP Simpang Empat
................. * SMP Negeri Talu
- SLTA : tidak ada
- SMA hanya ada di Lubuk Sikaping.
Kebijaksanaan mengenai SLTA pada waktu itu : disuatu Kabupaten hanya ada satu SMA. Di wilayah Pasaman bagian Barat mulai bulan Juli 1959 dirasakan perlu adanya SMA di Simpang Empat untuk menampung lulusan dari kedua SMP Simpang Empat dan SMP Talu. Hal itu merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, oleh karena tidak ada hubungan kedua wilayah sehingga tidak mungkin menyekolahkan anak-anak atau pemuda-pemuda keluar wilayah Pasaman bagian Barat.
Masalah-masalah dibidang pendidikan yang sangat mendesak pada waktu itu dan perlu mendapatkan penyelesaian adalah :
- Sampai saat itu (Juli 1959) belum dilaksanakan ujian akhir di sekolah-sekolah di Kabupaten Pasaman termasuk di dua SMP Negeri: SMP Negeri Simpang Empat dan SMP Negeri Talu. Sedangkan di daerah lain di Sumatera Barat ujian akhir sudah di laksanakan.
- Tidak adanya SLTA yang akan menampung siswa lulusan SMP sesudah berakhirnya ujian akhir, sedangkan untuk bersekolah ke daerah lain tidak mungkin karena alasan:
...... · Situasi keamanan
...... · Tidak adanya hubungan reguler
...... · SLTA- SLTA di daerah lain sudah menerima murid dan sudah mulai belajar.


Pendirian SMA 12 Mei

Berdasarkan kondisi riil di bidang pendidikan tersebut maka Bupati Pasaman menetapkan langkah-langkah untuk mengatasi kedua masalah tersebut sebagai berikut:
- Dilaksanakan ujian akhir disekolah-sekolah di Kabupaten Pasaman termasuk kedua SMP Negeri di Simpang Empat dan di Talu.
- Mengusahakan berdirinya SMA (Swasta) untuk menampung lulusan dan kedua SMP tersebut.
Untuk mewujudkan pendirian SMA tersebut, pada 5 September 1959 diadakan rapat yang dihadiri oleh unsur-unsur Dewan untuk Kabupaten dan pemuka-pemuka masyarakat yang antara lain mengambil keputusan sebagai berikut :
1) Membentuk Panitia Pendirian SMA di Simpang Empat yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Kabupaten dan pemuka-pemuka masyarakat, yang dipimpin oleh Bupati Pasaman, Mayor Johan Rivai.
2) Mendirikan SMA yang pembentukannya dilakukan oleh masyarakat, baik masalah pendanaan, penyediaan tanah, pembangunan gedung serta hal-hal lain yang berhubungan dengan itu.
3) Pelaksanaan ditugaskan kepada Sekretaris Panitia, A. Bakar Efendi, BA., pejabat yang dibebankan pada kantor Bupati Pasaman.
4) Wali-wali Nagari diikut sertakan sebagai panitia pelaksana pembentukan SMA terutama menyangkut pembiayaan dalam pembangunan.
5) Tenaga Pengajar sementara ditugaskan kepada guru-guru SMP Negeri Simpang Empat dan tenaga-tenaga yang mampu.
6) Sebagai Pimpinan Sekolah ditunjuk A. Bakar Efendi, BA dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis.
Dalam mewujudkan pendirian SMA tersebut diputuskan :
- Pendanaan pembangunan sekolah dilakukan dengan partisipasi masyarakat.
- Tanah diserahkan oleh Ninik Mamak di Simpang Empat dengan lokasi di Pasaman Baru, berdekatan dengan SMP Negeri Simpang Empat.
- Pembangunan gedung dilakukan secara gotong royong.
Ternyata keputusan rapat tersebut mendapat dukungan dari seluruh masayarakat Pasaman Bagian Barat dan dengan antusias memberikan partisipasi terhadap terwujudnya SMA tersebut. Akhirnya berdirilah SMA pertama di Pasaman Bagian Barat yang diberi nama “SMA 12 Mei”. Mulai bulan Oktober 1959 proses belajar mengajar dimulai di SMA 12 Mei dengan siswa yang terutama berasal dari lulusan SMP Negeri Simpang Empat dan SMP Negeri Talu.

SMA NEGERI SIMPANG EMPAT

Dalam usaha memantapkan pendirian SMA di Simpang Empat, dengan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Pasaman dan masyarakat, oleh Panitia diperjuangkan dengan sungguh-sungguh agar SMA 12 Mei dijadikan SMA Negeri. Usaha ini berhasil baik, dan pada bulan Desember 1959 SMA 12 Mei resmi menjadi SMA Negeri dengan nama : SMA Negeri Lubuk Sikaping yang berkedudukan di Simpang Empat. Kemudian, sesudah Pemerintah Kabupaten Pasaman pindah ke Lubuk Sikaping, status SMA Simpang Empat menjadi Filial SMA Negeri Lubuk Sikaping.
Sementara itu, oleh Panitia dipersiapkan Pembangunan Gedung di Pasaman Baru pada lokasi yang sudah ditetapkan dan pada kuartal pertama tahun 1960, dilakukan peletakan batu pertama Gedung SMA Simpang Empat yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Barat waktu itu, Kaharudin Dt. Rangkayo Basa, serta dihadiri oleh Sekretaris Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Barat, Rasyid St. Tenyah Hai dan pejabat-pejabat tingkat Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pasaman.
Perkembangan selanjutnya adalah SMA Simpang Empat menjadi SMA Negeri yang berdiri sendiri, tidak lagi sebagai filial SMA Lubuksikaping. Selanjutnya SMA. Negeri Simpang Empat membentuk pula Filial SMA Negeri Simpang Empat di Ujung Gading, yang kemudian memperoleh status berdiri sendiri sebagai SMA Negeri Ujung Gading.
Dengan singkat proses perkembangan SMA Negeri Simpang Empat / SMA Negeri 1 Pasaman adalah sebagai berikut :
- Pembentukan SMA 12 Mei pada bulan September 1959
- SMA 12 Mei memperoleh status Negeri sebagai satu-satunya SMA di Kabupaten Pasaman Bagian Barat dengan nama SMA Negeri Lubuk Sikaping yang berkedudukan di Simpang Empat.
- Dengan menyatukan Pasaman bagian Timur kedalam Kabupaten Pasaman dan aktifnya kembali SMA Negeri Lubuk Sikaping, SMA Simpang Empat menjadi Filial SMA Negeri Lubuk Sikaping.
- Status Filial meningkat menjadi SMA Negeri Simpang Empat.
- SMA Negeri Simpang Empat membentuk Filial di Ujung Gading.
- Filial SMA Simpang Empat di Ujung Gading menjadi SMA Negeri Ujung Gading yang berdiri sendiri.


LANGKAH KEDEPAN

Sejak didirikan SMA 12 Mei pada bulan September 1959, SMA Negeri Simpang Empat/ SMU 1 Pasaman sudah berusia 45 tahun dan telah melahirkan Alumni sebanyak 42 kali (dihitung dari tahun 1962 sampai tahun 2004, saat tulisan ini dibuat) menurut catatan yang dikemukakan Kepala Sekolah SMU 1 Pasaman lulusan SMU 1 Pasaman berjumlah lebih dari 11.000 orang dan tentu saja mempunyai kedudukan ditengah masyarakat baik yang berada di kabupaten Pasaman maupun diluarnya. Menurut hemat saya Alumni SMA Negeri Simpang Empat dengan jumlah lebih dari 11.000 orang itu merupakan potensi yang sangat besar. Apabila dilakukan pemberdayaan secara maksimal, akan menjadi kekuatan yang besar dalam pembangunan kabupaten Pasaman Barat. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan saran sebagai berikut :
1. Mari kita berdayakan secara maksimal Alumni SMA Simpang Empat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kemajuan pendidikan di SMA Negeri 1 Pasaman khususnya, kabupaten Pasaman Barat dan Sumatera Barat pada umumnya.
2. Memperhatikan bahwa masalah yang sangat penting di Pasaman Barat adalah masalah pembangunan sumberdaya manusia dan pembangunan watak (Human Development dan Character Building) maka sasaran utama dari kegiatan organisasi Alumni adalah pembangunan manusia dan pembangunan watak tersebut dalam bentuk :
a. Mendirikan atau membangun sekolah-sekolah yang relevan dengan kebutuhan pembangunan Pasaman Barat (sekolah dibidang agribisnis, teknologi industri, kelautan dan perikanan, kesehatan, dsb)
b. Memberikan beasiswa kepada pemuda-pemuda yang berkemampuan dan berbakat, terutama mengalami keterbatasan dukungan pembiayaan.
c. Ikut serta dalam pembangunan Pasaman Barat, pembangunan Sumatera Barat dan pembangunan negara secara profesional.
Hal yang sama saya sampaikan pula kepada Ikatan Alumni SMP Simpang Empat. Saya yakin, apabila kita melakukan hal ini dengan sungguh-sungguh secara bertahap, Insya Allah kita akan berhasil.
Tidak ada gunung yang tinggi, semuanya akan dapat kita lalui, tidak pula ada lembah yang dalam, semuanya dapat kita turuni.
Kita berusaha dengan sungguh-sungguh seraya berserah diri kepada Allah Swt, dan memohon selalu perlindungan dan ridhaNya. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah dan petunjukNya serta meridhoi usaha dan niat baik kita bersama,.. Amin.
Terimakasih atas segala perhatian dan maaf atas segala kekurangan.
Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum wr wb.

Simpang Empat, 17 Juli 2004


Drs. H. A. Bakar Efendi.

1 komentar:

kira mengatakan...

semangat pak...